Home / Qanun Gampong / QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

 Menimbang :

  1. Bahwa Untuk potensi produk unggulan Gampong perlu diperlihara dan dikembangkan sesuai kondisi dan kekhasan Gampong untuk memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan gampong perlu didukung dengan adanya regulasi gampong yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan produk unggulan Gampong.
  3. Bahwa untuk  melaksanakan tetentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Qanun Gampong

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peraturanan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Gampong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturanan Gampong;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Gampong, Pembangunan Gampong Tertinggal, dan Transmigrasi;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Gampong Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Gampong Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Gampong Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016;
  16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2016 , tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

 

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE

Dan

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

MEMUTUSKAN :

Menetepakan          :             Qanun Gampong Tentang Pengelolaan Produk Unggulan Gampong .

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

  1. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Peraturanan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Peraturanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturanan Gampong.
  3. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Peraturanan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Kepala Gampong.
  6. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
  7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Gampong, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan’ pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil’ dan Menengah.
  8. Pendampingan usaha adalah suatu proses’ cara’ perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari altematif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya’.
  9. Produk Unggulan Gampong adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh gampong baik sumber daya alam’ sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi gampong dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial yang memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong bagi pasar global.
  10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.3O0.O0O.0O0,0O (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  11. Gampong Potensial adalah gampong yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
  12. waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistim bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/iasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
  13. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
  14. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Gampong.

 

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

       Maksud dan Tujuan dari Qanun Gampong ini adalah :

  1. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal dan produk unggulan Gampong bag Pemerintah Gampong, swasta dan masyarakat;
  2. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan produk ungguLan Gampong;
  3. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal dan produk unggulan Gampong; dan
  4. memberikan payung hukum terhadap produk unggulan Gampong.

 

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

      Tujuan ditetapkan Qanun Gampong ini adalah untuk :

  1. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi  sumber daya lokal;
  2. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
  3. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversilikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

 

 

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

  1. Pemerintah Gampong berwenang menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah.
  2. Produk unggulan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik

 

BAB V.

KRITERIA PRODUK UNGGULAN

Pasal 5

    Kriteria produk unggulan Gampong sebagai berikut :

  1. Penyerapan tenega ketja;
  2. sumbangan terhadap perekonomian;
  3. dapat diperbaharui;
  4. sosial budaya;
  5. ketersediaan pasar.
  6. bahan baku;
  7. modal;
  8. sarana dan prasarana produksi;
  9. teknologi;
  10. manajemen usaha;
  11. Harga

BAB VI

PEMASARAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG

Pasal 6

  • Pemasaran produk lokal dan produk unggulan gampong diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal dan produk unggulan daerah.
  • Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Keuchik

 

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 7

Pengembangan produk lokal dan produk unggulan Gampong dilakukan melalui:

  1. Penataan kawasan produksi produk lokal;
  2. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
  3. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  4. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

 

BAB VIII

PENUTUP

 Pasal 8

  1. Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.
  2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Qanun Gampong ini dimasukan dalam lembaran Qanun Gampong Jangka Alue.

 

 

Ditetapkan di            : Jangka Alue

Pada Tanggal           :  2 Mei 2016

Keuchik Jangka Alue

 

T. Johan Marzuki

 

 

Diundangkan   : Jangka Alue

Pada Tanggal  : 2 Mei 2016

Sekretaris Gampong

 

Herri

About Gampong Jangka Alue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM TUE GASEH ANEUK DI DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mengapresiasi setiap Ibu hamil dan baru melahirkan yang suaminya bukan perokok, ...