Home / Qanun Gampong / QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE
SAMSUNG CAMERA PICTURES

QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

Menimbang :

  1. bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan pendanaan dan menjadi tanggung jawab bersama.
  2. bahwa terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dan satuan pendidikan dalam memikul beban pendanaan untuk dapat terselenggaranya proses pendidikan yang memadai;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peraturanan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturanan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016;
  16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2016 , tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

 

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE

Dan

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

MEMUTUSKAN :

Menetepakan          :    Qanun Gampong Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

  1. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Peraturanan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturan Gampong.
  3. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Peraturanan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Kepala Gampong.
  6. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha P
  7. Pendanaan adalah penyediaan uang yang digunakan untuk suatu keperluan.
  8. Pendidikanadalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
  9. Iuran wajib gampong adalah sumbangan yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendanai suatu keperluan di wilayah gampong.
  10. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

 

Bagian Kedua

MAKSUD

Pasal 2

       Maksud dari Qanun Gampong ini adalah :

  1. menigkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menyelengarakan pendidikan di tingkat gampong.
  2. Untuk membantu keuangan Gampong dalam hal peningkatan kapasitas peserta didik.

Bagian Ketiga

TUJUAN

Pasal 3

       Tujuan dari Qanun Gampong ini adalah :

  • Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pendanaan bantuan demi kemajuan gampong.
  • Mendorong masyarakat supaya mendukung gampong dalam peningkatan kapasitas peserta didik. diwilayah gampong jangka alue.

 

BAB II

HIMBAUAN

Pasal 4

  • Setiap warga gampong yang kemampuan perokonomiannya baik diharapkan ddpat mengumpulkan iuran wajib bulanan.

 

BAB V

Indikator

Pasal 6

  1. Warga gampong yang dikenakan iuran wajib yaitu berasal dari profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pengutipan Iuran Wajib tersebut akan dilakukan tiap bulan.

BAB VI

Alokasi Iuran

Pasal 7

  1. Iuran wajib yang dikumpulkan dari masyarakat tiap bulan akan dialokasikan untuk mendanai proses peningkatan pendidikan gampong.
  2. Alokasi iuran seperti disebutkan pada ayat 1 dikhususkan untuk memBayar insentif guru di Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Gampong Jangka Alue.

BAB VII

Nominal Iuran

Pasal 8

  1. Besaran nominal Iuran wajib yang dikenakan pada masyarakat Gampong sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per orang setiap bulan.
  2. Iuran yang disebutkan pada ayat 1 akan dikutip oleh petugas yang telah ditunjukan oleh pemerintah gampong.

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

  1. Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.
  2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Qanun Gampong ini dimasuKkan dalam lembaran Qanun Gampong Jangka Alue.

 

Ditetapkan di            : Jangka Alue

Pada Tanggal           : 10 Juni 2016

Keuchik Jangka Alue

 

T. Johan Marzuki

 

 

Diundangkan   : Jangka Alue

Pada Tanggal  : 11 Juni  2016

Sekretaris Gampong

 

Herri

About Gampong Jangka Alue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM TUE GASEH ANEUK DI DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mengapresiasi setiap Ibu hamil dan baru melahirkan yang suaminya bukan perokok, ...