Home / Qanun Gampong / QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ATURAN BERLALULINTAS DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ATURAN BERLALULINTAS DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIEK GAMPONG JANGKA ALUE

  

Menimbang :

  1. bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
  2. bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran  lalu  lintas  di  jalan  perlu didukung dengan pengaturan mengenai Aturan berlalu lintas.
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b, perlu  membentuk Peraturan  Keuchik  tentang aturan berlalu lintas di wilayah gampong Jangka Alue

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentanPeraturan dan  Lalu lintas  Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  3. Keputusan  Menteri    Perhubungan    Nomor KM  60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
  4. Keputusan    Menteri Perhubungan  Nomor  KM  61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan
  5. Keputusan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia NomorKM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
  6. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017.

 

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE

Dan

KEUCHIEK GAMPONG JANGKA ALUE

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ATURAN BERLALU LINTAS DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Keuchiek  ini yang dimaksud dengan:

  1. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
  3. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Kepala Gampong.
  6. Peraturan keuchiek adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
  7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
  8. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
  9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  10. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan.
  12. Lalu lintas adalah didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan,
  13. Rambu-rambu lalu lintas dijalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang huruf, angka, kalimat  dan/atau  perpaduan diantaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
  14. Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu
  15. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.
  16. .Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

 

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

  1. Agar pengguna jalan menjadi tertib dalam berlalu lintas dalam wilayah gampong Jangka Alue.
  2. Untuk mencegah terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah gampong Jangka Alue.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya keselamatan dalam berlalulintas.
  4. Untuk meminalisir kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

  • Qanun ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas pengguna Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

BAB IV

ETIKA DAN TATA CARA BERLALULINTAS

Bagian kesatu

Pengguna jalan

Pasal 4

  1. Setiap Pengguna Jalan di wilayah gampong Jangka Alue wajib untuk mematuhi peraturan berlalulintas .
  2. Dalam berlalulintas Pengguna Jalan Wajib menggunakan jalur sebelah kiri.
  3. Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi atau, kendaraan yang akan mendahului  atau merubah arah.

 

Bagian Kedua

Belokan atau Simpangan

Pasal 5

  1. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di simpang dan di belakang. Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan.
  2. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan di samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat.

 

Bagian Ketiga

Persimpangan

Pasal 6

  1. Pada persimpangan sebidang dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  • Kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain, jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalin dan marka jalan.
  • Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil.
  • Kendaraan yang datang dari persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan   empat.
  • Kendaraan yang atang dari arah cabang sebelah kiri dipersimpangan 3 (tiga) yeng tegak lurus.

 

Bagian Keempat

Kewajiban Pejalan Kaki

Pasal 7

  1. Pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan lalu lintas.
  2. Menggunakan jalan yang ditentukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Bagian Kelima

Kecepatan Pengguna Jalan

 Pengguna Jalan dilarang :

  1. mengemudi kendaraan diatas kecepatan maksilmal 25 km/jam.
  2. Berbalapan dengan kendaraan lain.

 

BAB IV

Penutup 

  1. Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.
  2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Qanun Gampong ini dimasukan dalam lembaran Qanun Gampong Jangka Alue.

 

 

Ditetapkan di            : Jangka Alue

Pada Tanggal           : 14 April 2017

Keuchik Jangka Alue

 

T. Johan Marzuki

 

 

Diundangkan   : Jangka Alue

Pada Tanggal  : 14 April 2017

Sekretaris Gampong

 

Herri

 

About Gampong Jangka Alue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM TUE GASEH ANEUK DI DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mengapresiasi setiap Ibu hamil dan baru melahirkan yang suaminya bukan perokok, ...