Home / Qanun Gampong / QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH BEBAS ASAP ROKOK DAN NARKOBA GAMPONG JANGKA ALUE

QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH BEBAS ASAP ROKOK DAN NARKOBA GAMPONG JANGKA ALUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

  

Menimbang :

  1. Bahwa Untuk menghindari masyarakat dari bahan yang mengandung adiktif seperti rokok dan narkoba maka perlu membentuk Qanun Gampong Jangka Alue
  2. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan rumah dan lingkungan yang sehat demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang
  3. Bahwa untuk  melaksanakan tetentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Qanun Gampong

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peraturanan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturanan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  12. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  14. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;
  15. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016;
  16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2016 , tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE

Dan

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

MEMUTUSKAN :

Menetepakan          : Qanun Gampong Tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba di Wilayah Gampong Jangka Alue

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

  1. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Peraturanan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Peraturanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturanan Gampong.
  3. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Peraturanan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Kepala Gampong.
  6. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
  7. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
  8. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Gampong Jangka Alue.
  9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adikti dengan atau tanpa bahan tambahan.
  10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
  11. Singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba“, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
  12. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental dan efiseinsi melalui usaha masyarakat yang teroganisir untuk meingkatkan sanitasi lingkungan.

 

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

       Maksud dan Tujuan dari Qanun Gampong ini adalah :

  1. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
  2. menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  3. membudayakan hidup sehat;
  4. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
  5. membatasi ruang bagi perokok,pemasaran dan pengiklanan.

 

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 3

  1. Menghimbau masyarakat Gampong Jangka Alue agar tidak merokok dalam rumah.
  2. Meningkatan kesadaran masyarakat Gampong Jangka Alue akan bahayanya penyalahgunaan Narkoba.
  3. Melindungi kesehatan para perokok pasif dari dari asap rokok.

 

BAB II

HIMBAUAN

Pasal 4

  1. Setiap orang atau warga dihimbau untuk tidak merokok dalam ruangan rumah.
  2. Himbauan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikecualikan pada tempat umum lainnya.

BAB III

LARANGAN

Pasal 5

  • Setiap warga Gampong Jangka Alue maupun warga lainntya dilarang keras untuk mengkonsumsi dan Mengedarkan Segala Jenis Narkoba di wilayah Gampong Jangka Alue.
  • Setiap warga Gampong Jangka Alue dan warga lainnya yang melakukan larangan sesuai dengan ayat 1 diatas maka akan diambil tindakan tegas dan berurusan dengan pihak yang berwajib.

 

BAB IV

Pembentukan Tim Satgas Narkoba

Pasal 6

  1. Dalam Upaya Pencegahan Narkoba diwilayah Gampong, Pemerintah Gampong telah membentukTim Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba.
  2. Tim SATGAS Gampong Jangka Alue mempuyai tugas :
  3. mencegah terjadinya penyalahgunaan/menekan bertambahnya jumlah pemakai (korban) sehingga akan mengurangi permintaan akan Narkoba.
  4. Mencegah masuknya peredaran gelap Nakoba ke wilayah Gampong Jangka Alue.

 

BAB V

Indikator Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba

Pasal 6

  1. Salah satu hal yang menjadi Indikator rumah bebas asap rokok dan Narkoba yaitu rumah yang tanpa menyediakan Asbak Rokok.

 

BAB VI

Apresiasi

 Pasal 7

  1. Setiap orang atau warga yang rumahnya bebas dari Asap rokok adalah akan diberikan Apresiasi.
  2. Apresiasi yang akan diberikan berupa Suplai LPG Ukuran 3 Kilogram secara gratis setiap bulan (satu kali ) selama setahun.

 

BAB VII

Penempelan Stiker

Pasal 8

  1. Untuk Mendukung program rumah bebas Asap Rokok dan Narkoba maka setiap rumah akan ditempelkan stiker larangan merokok.
  2. Penempalan Stiker seperti yang disebutkan pada ayat 1 diatas merupakan bagian dari pendekatan persuasif untuk mewujudkan Gampong bebas bebas asap rokok dan Narkoba.

BAB VIII

Sumber Dana

Pasal 9

  • Sumber dana yang dianggrakan untuk apresiasi berasal dari APBG dan Baitul Mal Tahun 2017 Gampong Jangka Alue.

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

  1.  Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.
  2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Qanun Gampong ini dimasukan dalam lembaran Qanun Gampong Jangka Alue.

 

 

 

Ditetapkan di            : Jangka Alue

Pada Tanggal           : 30 April 2017

Keuchik Jangka Alue

 

T. Johan Marzuki

 

 

Diundangkan   : Jangka Alue

Pada Tanggal  : 30 April  2017

Sekretaris Gampong

 

Herri

About Gampong Jangka Alue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM TUE GASEH ANEUK DI DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mengapresiasi setiap Ibu hamil dan baru melahirkan yang suaminya bukan perokok, ...