Home / Qanun Gampong / QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM GAMPONG BAHASA DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM GAMPONG BAHASA DI WILAYAH GAMPONG JANGKA ALUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

  

Menimbang :

  1. bahwa suatu keharusan bagi pelajar untuk menguasai bahasa asing dalam menyongsong era globalisasi.
  2. bahwa kemampuan berbahasa asing mutlak diperlukan.
  3. Bahwa untuk  melaksanakan tetentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Qanun Gampong

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peraturanan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturanan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Gampong;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong;
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2016;
  16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
  17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2016 , tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE

Dan

KEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE

 

MEMUTUSKAN :

Menetepakan          :             Qanun Gampong Tentang Program gampong bahasa

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

  1. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Peraturanan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Peraturanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturanan Gampong.
  3. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Peraturanan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Kepala Gampong.
  6. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha P
  7. Bahasa adalah kemampuan yang dimilikimanusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan.
  8. Bahasa Asing adalah bahasayang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu.
  9. Pelajar adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas

 

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

       Maksud dari Qanun Gampong ini adalah :

  1. memberikan motivasi kepada pelajar agar mampu berbahasa asing
  2. menciptakan gampong yang bertaraf level lebih tinggi
  3. membudayakan komunikasi dalam bahasa asing dalam kehidupan sehari hari.

 

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

       Tujuan dari Qanun Gampong ini adalah :

  1. Memotivasi pelajar akan pentingnya menguasai bahasa asing.
  2. Mendorong masyarakat supaya mendukung pogram berbahasa asing bagi pelajar diwilayah gampong jangka alue.
  3. untuk merangsang pelajar dalam mempelajari bahasa

 

BAB IV

HIMBAUAN

Pasal 4

Setiap pelajar yang ada di wilayah Gampong Jangka Alue didorong untuk melatih diri  berkomunikasi dalam bahasa asing.

 

BAB V

MANFAAT

Pasal 5

            Manfaat pentingnya mengusai bahasa asing bagi pelajar sebagai berikut :

  1. Bahasa Asing sebagai alat untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas.
  2. Bahasa Asing untuk Teknologi.
  3. Bahasa Asing untuk pendidikan.
  4. Memudahkan Laju Akademis.
  5. Bahasa asing penting untuk dunia kerja.
  6. Menjadi translator
  7. Bahasa Asing membuat opelajar terlihat keren.
  8. Mudah bergaul.
  9. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.

BAB VI

Bahasa Asing yang diprioritaskan untuk dikuasai oleh pelajar gampong Jangka Alue.:

  1. Bahasa Inggris
  2. Bahasa Arab

 

BAB VII

PENUTUP

Pasal 6

  1.  Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.
  2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Qanun Gampong ini dimasukan dalam lembaran Qanun Gampong Jangka Alue.

 

 

Ditetapkan di            : Jangka Alue

Pada Tanggal           : 15 Desember 2016

Keuchik Jangka Alue

 

T. Johan Marzuki

 

 

Diundangkan   : Jangka Alue

Pada Tanggal  : 15 Desember 2016

Sekretaris Gampong

 

Herri

About Gampong Jangka Alue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM TUE GASEH ANEUK DI DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mengapresiasi setiap Ibu hamil dan baru melahirkan yang suaminya bukan perokok, ...